Padang sebagai pusat kota Padang pun turut merasakan perihnya bencana alam banjir dan galodo yang terjadi. Berbagai bangunan tiap tahunnya dengan mudah direndam banjir, bencana galodo yang baru-baru ini terjadi menghanyutkan berbagai bangunan, memutus akses jalan, dan per tanggal 1/12/2025, 12 orang ditemukan meninggal, 4.446 masih dalam pengungsian, terdapat 32 sekolah terdampak, akumulasi seluruh kerugian sekitar 264,3 M. (Diakses di website resmi pemerintahan kota Padang.)
Banjir besar dan galodo yang melanda Kota Padang menyisakan lebih dari sekadar kerusakan fisik. Air bah membawa material dari hulu hingga ke muara dan laut, termasuk kayu-kayu berukuran besar yang ditemukan di kawasan pesisir. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang kondisi daerah aliran sungai dan kawasan hutan yang menjadi jalur aliran banjir. Apakah hujan ekstrem semata cukup menjelaskan besarnya bencana, atau ada faktor lain yang ikut memperbesar dampaknya?
Kondisi hutan di kota Padang yang semakin memprihatinkan: kuantitas kecil tetapi berlangsung secara konsisten
Kota Padang secara geografis berada di wilayah yang diapit kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai yang bermuara langsung ke laut. Kondisi ini membuat kawasan hulu memiliki peran penting dalam mengendalikan aliran air ke wilayah hilir. Hutan dan tutupan vegetasi di kawasan perbukitan berfungsi sebagai penyangga alami yang menyerap air hujan dan menahan erosi. Ketika fungsi tersebut terganggu, perubahan kecil di kawasan hulu berpotensi memicu dampak besar di wilayah hilir. Dalam konteks inilah kondisi hutan di Kota Padang menjadi relevan untuk ditelusuri lebih jauh sebagai bagian dari upaya memahami besarnya banjir dan galodo yang terjadi.
Data Global Forest Watch (GFW) menunjukkan bahwa Padang pada tahun 2020 memiliki hutan alam seluas 35.000 hektare, yang mewakili 51 persen dari total keseluruhan luas daratan kota Padang. Angka tersebut menegaskan bahwa kota Padang tergolong sebagai wilayah dengan hutan alam yang relatif luas. Meskipun demikian, dalam analisis lingkungan tidak sekedar pembahasan luas hutan saja, tetapi lebih memperhatikan pola perubahan secara berkelanjutan
Meskipun demikian kondisi tersebut mengalami pengurangan dalam beberapa dekade terakhir. GFW mencatat bahwa Padang pada tahun 2024 telah kehilangan 79 hektare hutan alam. Apabila dirata-ratakan maka Padang kehilangan 19,75 hektare pertahunnya (2020-2024).
Secara angka, luasan yang hilang ini tampak kecil, akan tetapi apabila kehilangan ini berlangsung terus menerus akan merambat kawasan yang lebih luas, apalagi kehilangannya tanpa jeda, menandakan tekanan struktural terhadap kawasan hutan. Dalam kajian lingkungan hal seperti inilah yang sangat diantisipasi, sebab ia berlangsung secara perlahan, tidak terlalu mencolok sehingga kurang diperhatikan, namun kegiatan degradasi hutan secara terus berlanjut.
Lebih jauh, GFW juga mencatat bahwa dalam rentang tahun 2001-2024, Padang setidaknya telah kehilangan hutannya sekitar 1,8.000 hektare. Akumulasi ini mengakibat penurunan kuantitas hutan basah di Padang sekitar 5 persen.
Kondisi ini setidaknya menggambarkan degradasi ekologis secara perlahan dan berlangsung secara konsisten. Penurunan ini mengidentifikasikan bahwa degradasi ekologis tidak terjadi secara drastis dalam satu waktu, melainkan melalui proses perlahan yang berkelanjutan.
Pola kehilangan hutan yang bersifat gradual ini seringkali luput dari perhatian publik dan pengawasan kebijkan, hal ini disebabkan karena ketidaktampak-an dampaknya secara langsung. Namun dalam jangka waktu yang cukup panjang, meskipun dengan skala kecil akan berdampak signifikan terhadap daya dukung serta kekuatan lingkungan, khususnya kekuatan tanah dalam meresap air.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah degradasi hutan di Padang bukan semata persoalan luas hutan yang tersisa, melainkan bagaimana tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, pertambangan, serta lemahnya perlindungan terhadap kawasan hutan terus berlanjut secara perlahan, hingga tiba masanya tanah kehilangan daya serap serta sungai kehilangan daya tampungnya terhadap air.
Kondisi hutan di Das Air Dingin kota Padang yang terus menurun: Perkecil kemampuan sungai dan tanah dalam mengatur tata air
Penurunan kondisi hutan di kawasan hulu Kota Padang juga tercermin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aia Dingin, salah satu sistem aliran air yang bermuara ke wilayah perkotaan. Tommy Adam selaku divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Walhi Sumbar, sebagaimana dikutip Uggla.id pada 24 Desember 2025. Menurutnya penyebab banjir bandang di Kota Padang diakibatkan oleh kerusakan hulu sungai yang sudah terjadi sejak lama. Kerusakan hutan tersebut mencakupi degradasi hutan di sekitar hulu seperti penebangan pohon di sekitar sungai.
Muhammad fajri, dkk. Dalam artikelnya menuturkan pengurangan luas hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aia Dingin. Ia memaparkan hutan di Das Aia Dingin seluas 9.795,58 hektare dan dalam rentang waktu 2008-2013 mengalami penurunan luasnya sebesar 346,15 hektare, yang apabila dipersentasikan sekitar 3,06 % dari total keseluruhan luas hutan di DAS itu.
Secara persentase, angka tersebut tampak kecil untuk keseluruhan luasnya, hanya saja dalam konteks lingkungan, kehilangan hutan dengan persentase sedikit, atau ratusan hektare dalam 4 tahun akan memiliki dampak signifikan terhadap fungsi aliran sungai. Hutan di sekitar aliran sungai berperan sebagai penahan dan penyerap air, memperlambat aliran air dan menahan erosi pada tanah. Sehingga ketika hutan di sekitar DAS terus mengalami penurunan akan mengurangi kekuatan hutan dalam mengatur air
Ia menuturkan pengurangan hutan ini dibarengi dengan meningkatnya luas ladang sebesar 262,5 hektare (2,32%0), juga dengan meningkatnya jumlah lahan kosong seluas 83,45 hektare (0,73%) dan peningkatan areal pemukiman sebesar 0,28 hektare (0,002%). Akumulasi tersebut menandakan banyaknya nasib hutan yang terus terkuras karena aktivitas manusia dan sangat terkait dengan kebutuhan manusia untuk menunjang hidupnya.
Pembangunan pemukiman DAS Aia Dingin terletak di Kecamatan Koto Tangah, kecamatan ini memiliki tingkatan pertumbuhan penduduk sebesar 2,19% dalam rentang waktu 2010-2019. Kuantitas pertumbuhan ini akan terus bertambah, sehingga berimplikasi pada kebutuhan akan ruang untuk pemukiman. Maka apabila pertumbuhan penduduk semakin bertambah serta diikuti permintaan pemukiman yang semakin tinggi akan memperburuk kondisi DAS tersebut.
Lebih lanjut, fajri menuturkan pada tahun 2021 luas hutan alam yang terdapat di Das aia dingin seluas 9.160,00 hektare, maka sekitar 635,58 hektare hutan telah berkurang dalam rentang waktu 2008-2021. Fajri menemukan bahwasanya kawasan perairan di DAS Aia Dingin mengalami penurunan sebesar 8,57 hektare dan juga penambahan yang cukup tinggi pada kawasan semak belukar seluas 392,60 hektare dalam rentang waktu tersebut.
Pengurangan kawasan perairan ini akan berimplikasi pada menurunnya daya tampung sungai terhadap air, sehingga apabila hujan turun dengan kapasitas tinggi, sungai tidak mampu lagi menampung nya dan akan mengalirkan ke kawasan berpenduduk. Bertambahnya jumlah semak belukar pun turut berpengaruh, karena pertumbuhan semak itu tanda tanah yang sudah terdegradasi. Dalam hidrologis, kawasan semak memiliki kemampuan infiltrasi yang lebih rendah daripada hutan, sehingga air banyak yang mengalir ke permukaan.
Data tersebut menjelaskan bahwasanya wilayah hutan di DAS Aia Dingin yang merupakan salah satu DAS utama di kota Padang terus mengalami penurunan luasnya, meskipun dalam bilangan kecil tapi konsisten dilakukan akan berdampak pada lingkungan. Berkurangnya wilayah peraiaran di DAS tersebut akan berakibat pada kuantitas daya tampung sungai, yang mana ketika debit air yang cukup tinggi masuk ke sungai, sungai akan kelebihan daya tampungnya dan meningkatkan potensi banjir.
Penemuan lahan kosong yang dimungkinkan akibat penambangan ataupun pembalakan liar hutan, berakibat pada tumbuh dan bertambahnya semak belukar. Bertambahnya semak belukar dan berkurangnya pohon akan berimplikasi pada kurangnya daya serap tanah akan air dan juga kekuatan tanah, yang akan berefek pada banjir yang akan lebih sering terjadi dan juga longsoran di bukit dan terkhususnya di sekitar aliran sungai.
Fakta lapangan pasca banjir: Gelondongan kayu sepanjang aliran banjir
Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat terjadi ketika hujan dengan intensitas yang sangat tinggi mengguyur Sumabar selama beberapa hari. Kota Padang sebagai pusat pemerintahan provinsi tanah dan aliran sungainya tidak dapat lagi menahan hujan berintensitas tinggi tersebut. Akibatnya air meluap ke pemukiman masyarakat dengan aliran sangat kuat, menghanyutkan apa saja yang dilaluinya, akses jalan putus di Batu Busuak, pemukiman warga serta menghanyutkan masyarakat, bahkan Lumin park yang sebelumnya di klaim sebagai perumahan yang bebas dari banjir harus mengalami kenyataan pahit, perumahan tersebut harus direndam air banjir yang cukup deras.
Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geosifika (BMKG), peristiwa ini terjadi karena pertumbuhan Tropical Depression (TD) Ex-Siklon Tropis Senyar di wilayah Sumatera Bagian Utara. Fenomena ini berdampak pada meningkatnya kuantitas hujan yang turun dan dibarengi intensitas angin yang cukup tinggi, berada pada 30 knot (-+ 55 Km/jam).
Perkembangan siklon tropis tersebut mengakibatkan wilayah Padang sekitar satu minggu lebih di guyur hujan deras disertai angin kencang. Peristiwa ini memang akan berdampak langsung pada jumlah air yang harus ditampung oleh tanah. Sehingganya akibat berakibat pada peningkatan gelombang di laut, peningkatan aliran sungai, yang berimplikasi sungai tidak dapat menampung air yang turun.
Secara meteorologis, hujan ekstrem memang dapat memicu banjir, hanya saja, apakah ini murni bencana alam? Sebelumnya kota Padang pun sering dilanda banjir, meliputi wilayah Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Barat, Nanggalo, Kuranji, Koto Tangah dan beberapa kecamatan lainnya. Koto Tangah menjadi wilayah yang paling sering dilanda banjir, sebagaimana hasil penelitian Rykhe Harvis, dkk.
“Kejadian banjir terbanyak pada kecamatan Koto Tangah yaitu sebanyak 56 kejadian banjir, dan untuk kejadian banjir paling sedikit terdapat pada kecamatan Padang Barat” Tulisnya pada artikel penelitiannya, data ini diambil dalam rentang waktu 2020-2024.
Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Padang sering dilanda banjir, meskipun belum berdampak seperti sekarang yang meliputi kehancuran bangunan dan korban meninggal. Kenapa banjir akhir bulan november sebesar itu ?
Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, didapati bahwasanya Padang mengalami degradasi hutan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang telah disebutkan, degradasi ini meliputi alih fungsi hutan, aktivitas pertambangan, dan peningkatan pembangunan.
Dugaan bencana ini diperparah karena degradasi hutan adalah fakta dilapangan yang menunjukkan ratusan gelondongan kayu yang terdapat di sepanjang aliran banjir bandang. Gelondongan kayu yang dibawa oleh banjir bandang berkumpul di beberapa pantai di kota Padang yang merupakan muara dari aliran sungai tersebut.
Masyarakat memiliki kemungkinan lain yang berkemungkinan ikut andil dalam memperparah kondisi resapan air di wilayah Padang. Penemuan berbagai kayu gelondongan di aliran banjir, kayu-kayu tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas di aliran sungai Lubuk Minturun, dan yang paling jelas adalah di tepi pantai Parupuak dan pantai Parkit Padang, di Kedua pantai tersebut per tanggal 3 Januari 2025 masih banyak kayu baik besar maupun kecil di tepi pantai.
Penemuan gelondongan kayu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, Bagaimana bisa banjir dan galodo dapat membawa kayu dengan potongan yang sangat rapi? Karena pohon yang dibawa galodo pasti akan tercabut dari akarnya hingga pucuknya dan seminimalnya patahan sebagian besar pohon tersebut.
Penemuan kayu gelondongan tersebut menghasilkan persepsi bahwa kayu tersebut merupakan hasil penebangan hutan untuk dimanfaatkan kayunya. Buk Nanik seorang warga pantai Parupuah menjelaskan bahwasanya kayu di pantai ini pada awalnya sekitar tujuh lapisan, ia menuturkan kayu yang turun ini banyak berbentuk gelondongan yang dibawa oleh aliran banjir.
“Sehingga yang turun ka bawah ko lah tahunan sasudah di tabang, jadi nyo tinggaan dek indak rancak kayu tu, nyo tabang baru baliak, tu makonyo longsor jadi e kan” Jelasnya (sehingga yang turun ke bawah ini sudah tahunan setelah ditebang, jadi ditinggalkan karena kayunya tidak bagus, lalu ditebang yang baru, makanya terjadi longsor)
Rangkaian peristiwa banjir dan galodo yang melanda wilayah administratif kota Padang menunjukkan bahwa bencana tidak selalu berdiri sendiri sebagai peristiwa tunggal yang disebabkan oleh cuaca ekstrim semata. Hujan dengan intensitas tinggi memang menjadi pemicu banjir dan galodo, namun besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan adanya kondisi lingkungan yang bekerja rapuh. Data tutupan hutan, serta kondisi DAS Air Dingin, serta temuan lapangan pascabencana memperlihatkan satu benang merah, yaitunya melemahnya daya dukung lingkungan terhadap air yang berlangsung secara perlahan tapi konsisten.
Kehilangan tutupan hutan meskipun dengan angka yang kecil, memiliki dampak yang besar terhadap sistem tata air. Hutan berkurang berimplikasi pada turut berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air hujan. Akumulasi tersebut mengakibatkan aliran air yang sangat kuat bergerak dari hulu ke hilir, membawa material yang akan memperbesar skala kerusakan.
Penemuan gelondongan kayu yang terbawa banjir hingga ke muara dan berkumpul di bibir pantai sekitar kota Padang menjadi simbol buruknya hubungan manusia dengan lingkungan. Ia menjadi gambaran kerusakan yang terjadi di wilayah hulu sungai yang diperbuat oleh manusia, maka dalam hal ini bencana turun sebagai konsekuensi dari proses panjang yang selama ini tidak terperhatikan.
Akhirnya, dalam rangka mengantisipasi terulangnya bencana serupa, Walhi Sumbar sebagaimana yang dikutip dalam Langgam.id (28/11/2026), mendorong agar dilakukan langkah tegas. Rekomendasi utama walhi adalah agar pemerintah segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat, guna transparansi dan pengawasan bersama
Selain itu, Walhi juga menekankan pentingnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai aktivitas yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan. Penindakan tersebut mencakup praktik pembalakan liar, aktivitas pertambangan ilegal, serta pembangunan yang berlangsung di kawasan rawan bencana.
Maka refleksi bagi masyarakat, bencana menjadi pengingat bahwa ketahanan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh sistem drainase, akan tetapi juga oleh kesehatan ekosistem yang menopangnya. Pertanyaannya sekarang bukanlah kapan hujan dengan intensitas tinggi akan turun lagi, melainkan apakah lingkungan akan diberi ruang untuk pulih dan apakah lingkungan akan tetap dijaga keseimbangan sebelum bencana serupa datang kembali bahkan dengan skala lebih besar.
Indept oleh: Elgi Kurniawan
