LPM AlItqan – Tahun 2026 di UIN Bukittinggi dibuka bukan dengan semangat baru yang segar, melainkan dengan sebuah “drama” administratif yang cukup menguras energi. Pelantikan rganisasi mahasiswa (Ormawa), yang sejatinya adalah gerbang sakral dimulainya estafet kepemimpinan kampus, kini terasa seperti acara seremonial yang kehilangan marwahnya akibat ketidakpastian jadwal.
Isu ini bermula dari rencana awal pelantikan pada tanggal 2 Januari 2026. Namun, agenda ini gagal terlaksana. Alasannya cukup menampar wajah mahasiswa sendiri: masih banyak Ormawa yang belum mengajukan nama-nama pengurus untuk di-SK-kan. Ketidaksiapan administratif ini memaksa jadwal mundur.
Kekisruhan memuncak ketika muncul wacana pemisahan jadwal. Diperkirakan pelantikan akan digelar dua hari: tanggal 8 Januari untuk tingkat Universitas; dan tanggal 9 Januari untuk tingkat Fakultas. Sontak, wacana ini memantik reaksi keras. Para pimpinan ormawa, khususnya dari tingkat fakultas, melayangkan kritik tajam melalui grup whatsApp. Penolakan mereka berdasar pada satu prinsip: pelantikan adalah pesta demokrasi bersama, pemisahan hari hanya akan menciptakan sekat “kasta” dan menggerus rasa solidaritas “Satu UIN”.
Beruntung, suara kritis mahasiswa masih didengar. Setelah melalui proses audiensi, akhirnya disepakati pelantikan tetap dilaksanakan serentak. Namun, “drama” belum usai. Kesepakatan serentak itu harus dibayar dengan pengunduran jadwal lagi ke tanggal 9 Januari 2026. Alasannya? Buk rektor sedang ada kegiatan dinas di luar Sumatera Barat.
Dinamika tarik-ulur jadwal ini menyisakan dua catatan evaluasi besar bagi kita semua.
Pertama, pertanyaan atas prioritas birokrasi.
Keputusan memundurkan jadwal final ke tanggal 9 karena menyesuaikan agenda Rektor di luar Sumbar menimbulkan tanda tanya. Tentu, kita menghormati tugas pimpinan. Namun, pelantikan ormawa adalah agenda tahunan yang rutin dan vital bagi regenerasi kampus. Seharusnya, tanggal pelantikan sudah dikunci jauh-jauh hari dalam kalender akademik maupun agenda pimpinan. Ketika jadwal mahasiswa harus “mengalah” pada agenda eksternal, timbul kesan bahwa kegiatan kemahasiswaan masih dinomorduakan dalam skala prioritas birokrasi kampus.
Kedua, autokritik bagi ormawa.
Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan birokrasi. Kegagalan pelantikan di tanggal awal (2 Januari) adalah bukti nyata lemahnya disiplin administrasi di kalangan aktivis mahasiswa. Bagaimana kita bisa menuntut birokrasi yang cekatan dan profesional, jika ormawa sendiri lambat dalam menyetor nama pengurus? Ini adalah autokritik yang pedih namun perlu, radikalisme pergerakan harus diimbangi dengan tertib administrasi, jangan sampai mahasiswa garang saat orasi, tapi loyo saat berhadapan dengan birokrasi surat-menyurat.
Akhirnya, tanggal 9 Januari nanti bukan sekadar tanggal pengganti. Ia adalah ujian bagi komitmen kita bersama. Bagi birokrasi, ini peringatan untuk tidak lagi menyepelekan agenda mahasiswa. Bagi Ormawa, ini momentum untuk membuktikan bahwa setelah dilantik nanti, kinerja organisasi tidak akan “se-karet” jadwal pelantikannya.
Semoga periode 2026 tidak mewarisi budaya ketidaksiapan dan inkonsistensi ini. Pelantikan boleh mundur, tapi nalar kritis dan kinerja organisasi harus terus maju.
Penulis : Jumadil Jefrian
