PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi) Yayasan Wakaf Paramadina berkolaborasi dengan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam mengadakan Mediasi dan Diskusi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (21/1/2025) yang bertempat di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi.
Pembukaan acara dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumbar yakni bapak Saiful Bahri,S.Sos., M.M dan didampingi Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi.,Lc. MA, Staf Ahli Pemko Bukittinggi, Drs. Johni, Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang diwakili oleh Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yakni Prof. Syafwan Rozi dan jajaran dosen serta Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi sekaligus pengurus Paramadina Kota Bukittinggi.
Di dalam diskusi publik ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Peneliti PUSAD Paramadina bapak Ismail Al-’Alam dengan menyuguhkan materi mengenai inisiatif PUSAD Paramadina mengenai mediasi yang dilakukan beberapa tahun terakhir yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dan Bukittinggi menjadi kota yang ketiga dalam melakukan mediasi ini.
Seterusnya narasumber yang kedua, yakni Kepala Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, bapak Sultanul Arifin yang mendiskusikan mengenai pengalaman Komnas HAM dalam membuat mediasi dari beberapa kasus terkait dengan kebebasan beragama di Sumatera Barat.
Selanjutnya narasumber yang ketiga, yakni Kepala Kemenag Kota Bukittinggi, bapak Sultanul Arifin yang membahas mengenai hal penting mediasi dalam kerukunan umat beragama dari pandangan pemerintah. “Apakah Bukittinggi ini akan seperti ibu hamil tua yang akan mengeluarkan sebuah gebrakan besar, berkonflik tapi tidak heboh” tuturnya.
Lalu Ketua MUI dan Wakil Ketua FKUB Kota Bukittinggi, Dr. Aidil Alfin,MA mendiskusikan mengenai mediasi dalam kerukunan umat beragama perspektif berbagai tokoh agama di kota Bukittinggi.
Diskusi turut dihadiri oleh berbagai kalangan yang sangat antusias dan mendengarkan dengan hikmat diskusi ini. Setelah diadakannya diskusi konflik yang berbasiskan agama ini, menjadi tantangan bagi LSM dan Pemerintah untuk saling terkait dan bekerja sama dalam membagun hidup yang damai serta mediasi ini dilakukan agar tidak memaksa kelompok minoritas dalam mengalah terhadap kelompok mayoritas.
